Salam Sukses Selalu....
Pembaca dan Sobat Blogger yang baik hati, cukup melelahkan perjalanan saya hari ini menuju ke daerah Jakarta Selatan untuk melakukan perbaikan data sekolah. Teman-teman sesama operator sekolah baik negeri maupun swasta harus merelakan waktu dan tenaga untuk memproses data simdik yang harus diselesaikan.
Perlu Anda ketahui bahwa saat ini banyak operator sekolah yang merasa gelisah karena pekerjaan input dan updating data menjadi semakin berat. Kami harus mengerjakan lebih dari satu aplikasi data sekolah, yakni Simdik, Dapodik, Datadik, Padamu Negeri, dan lain-lain. Bisa Anda bayangkan bagaimana buruknya penerapan sistem komputerisasi di dunia pendidikan yang menurut kami sangat tidak efektif dan cenderung memberatkan operator sekolah. Padahal dalam sistem berbasis komputer yang benar menyatakan bahwa aplikasi yang baik adalah aplikasi yang bisa digunakan dan diakses oleh banyak pihak alias cukup satu aplikasi tetapi bisa digunakan semua pihak seperti Dinas, Kanwil, maupun Kemendikbud.
Nah...yang terjadi sekarang adalah masing-masing pihak membuat aplikasi sendiri-sendiri yang semuanya harus diinput dan diupdate setiap saat. Padahal jumlah siswa sekolah itu tidak sedikit, bisa ratusan sampai seribuan siswa dalam satu sekolah. Kejadian ini semakin menambah kekecewaan operator sekolah ketika honor yang diberikan tidak sesuai dengan beban kerja yang terbilang sangat berat. Dan banyak operator sekolah yang gelisah dengan sistem seperti ini. Termasuk proses pengajuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dibebankan kepada sekolah secara administratif tetapi pemda DKI Jakarta tidak mengganggarkan honor khusus bagi operator sekolah untuk mengurus administrasi KJP. Sungguh suatu kebijakan yang cukup menindas atau istilahnya penjajahan model baru. Jadi kami dipaksa untuk mengerjakan sesuatu tanpa diberikan honor yang layak. Padahal di banyak negara maju tenaga manusia sangat dihargai berbeda dengan Indonesia yang semena-mena terhadap tenaga kerja atau karyawan.
Kita berharap hal seperti ini akan berakhir. Artinya pemerintah menghargai bahwa kerja operator itu berat dan harus diimbangi honor yang layak. Bagi para operator sekolah kebijakan-kebijakan pemerintah di dunia pendidikan yang berkaitan dengan manajemen data merupakan salah satu bentuk penindasan terselebung.
